JAKARTA, Satumerahputih.com – Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mendorong pengembangan Agroforestri Malapari (Pongamia pinnata) sebagai model nasional guna mendukung transisi energi bersih pangan, dan karbon secara simultan tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan lahan pangan.
Dukungan itu disampaikan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq saat menghadiri forum Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (12/1/2026). Kehadiran Bupati Tuaq dalam forum tersebut sekaligus juga untuk memaparkan Program penanaman 1 (satu) juta Malapari di Lembata sebagai model pembangunan berbasis komunitas inklusif.
“Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memperkuat transisi energi serta upaya menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Kalau hal ini tidak dirancang secara terpadu, agenda tersebut berpotensi menimbulkan konflik pangan–energi. Program Agroforestri Malapari di Lembata menawarkan pendekatan yang memungkinkan transisi energi, pangan, dan iklim berjalan saling menguatkan,” ujar Petrus Kanisius Tuaq.
Menurut Bupati Tuaq, pendekatan itu dinilai relevan untuk mendukung peningkatan bauran biodiesel nasional menuju B50, penguatan ketahanan pangan dan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dalam NDC, khususnya melalui pendekatan nature-based solutions (NbS) dan pengembangan pasar karbon nasional.
Ia menerangkan bahwa pendekatan yang memungkinkan transisi energi ramah lingkungan itu berbeda dengan pendekatan bioenergi berbasis monokultur. Menurutnya, malapari merupakan tanaman energi non-pangan yang adaptif di lahan kering, pesisir, dan area terdegradasi, serta dapat dikembangkan berdampingan dengan tanaman pangan dalam satu sistem agroforestri. Pola ini memungkinkan konsep “energi di atas, pangan di bawah”, di mana produksi energi dan pangan berlangsung secara paralel dalam satu bentang lahan tanpa saling meniadakan.
Sementara itu, dari sisi iklim dan pembiayaan, demikian Tuaq, agroforestri Malapari juga memiliki keunggulan strategis. Hingga saat ini, Malapari merupakan salah satu spesies energi non-pangan yang telah memiliki preseden pengembangan kredit karbon terverifikasi melalui proyek agroforestri di tingkat internasional. Preseden ini menjadi pembeda penting dibandingkan tanaman energi kehutanan lain yang secara ekologis menjanjikan, namun belum memiliki bukti implementasi karbon yang diakui oleh pasar.
“Dalam konteks pembiayaan iklim, preseden karbon yang kredibel sangat penting. Program Malapari di Lembata sejak awal dirancang agar selaras dengan prinsip pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), tanpa klaim berlebihan,” tambah Bupati Lembata.
Selain kontribusinya terhadap energi dan iklim, agroforestri Malapari menghasilkan multi-nilai ekonomi melalui pengembangan produk turunan seperti pakan, pupuk, arang aktif, serta produk rumah tangga berbasis bioekonomi. Model ini bersifat padat karya, berbiaya tanam relatif rendah, dan dinilai efektif untuk memperkuat ekonomi desa, koperasi, dan BUMDes, sekaligus mendukung agenda rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Bupati Tuaq menegaskan bahwa program penanaman 1 juta Malapari oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tidak diposisikan sebagai proyek daerah semata, melainkan sebagai model nasional yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakter lahan serupa. Melalui pendekatan lanskap yang inklusif dan berkelanjutan ini, target energi, pangan, dan iklim diharapkan dapat dicapai secara simultan dan berkeadilan.
Menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten Lembata tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lembata, Alex Atawolo menyampaikan dukungannya seraya menegaskan pentingnya implementasi renacana penanaman bibit Malapari asal Lembata menjadi bagian integral dan khas Lembata
“Lembata bukan hanya memiliki lahan yang sesuai, tetapi juga memiliki plasma nutfah Malapari yang unik, adaptif, dan telah teruji secara alami puluhan tahun di iklim kering dan pesisir. Ini adalah keunggulan yang tidak dimiliki semua daerah,” tegas Alex Atawolo.
Menurut Atawolo, Malapari yang tumbuh alami di Lembata menunjukkan ketahanan tinggi terhadap kekeringan, tanah marginal, serta salinitas, sehingga sangat relevan untuk dikembangkan dalam konteks bioenergi berkelanjutan, rehabilitasi lahan kritis, dan ketahanan iklim.
“Jika pemerintah serius ingin membangun industri bioenergi non-pangan yang berkelanjutan, maka pengembangan harus dimulai dari sumber genetik terbaik. Dan salah satu yang paling potensial di Indonesia saat ini adalah Malapari Lembata,” tambahnya.
Atawolo juga mengingatkan bahwa genetika Malapari Lembata merupakan aset strategis jangka panjang yang harus dilindungi, dikembangkan, dan dikelola secara sistematis oleh daerah bersama pemerintah pusat.
Dalam kesempatan pemaparan program penanam Malapari di Jakarta itu, Bupati Tuaq didampingi oleh Pakar Malapari dari BRIN, Prof. Budi Leksono, Ahli Ekonomi Hijau dari Universitas Kristen Indonesia Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy serta Kepala Bapelitbang Kabupaten Lembata drh. Mathias A.K. Beyeng. *** (SM)
Komentar Terakhir